Amal Cinta Al Aqsha – Tidak ada yang bermasalah dari segi siaran. Israel menyalahgunakan wewenang terkait aturan izin operasional media asing.
Aparat Israel menyita kamera dan berbagai perlengkapan liputan kantor berita Associated Press agar mereka tidak bisa meliput situasi perang di Jalur Gaza. Beberapa jam kemudian, keputusan itu dibatalkan dan perlengkapan jurnalistik dikembalikan. Hal ini dilakukan Israel karena menghadapi gelombang protes dari berbagai lembaga media arus utama terkait pemberangusan kemerdekaan pers.
Penyitaan terjadi pada Selasa (21/5/2024) malam waktu setempat dan pengembalian peralatan pada Rabu (22/5/2024). Perintah penyitaan dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Israel. Akan tetapi, pada Rabu, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengeluarkan perintah pencabutan larangan peliputan bagi Associated Press (AP). Ia mengatakan bahwa kasus itu harus didalami lebih lanjut.
Larangan terhadap AP berawal dari tuduhan Israel bahwa AP memasok siaran langsung suasana di Gaza kepada media arus utama dari Qatar, Al Jazeera.
Sebelumnya, Pemerintah Israel telah memblokir Al Jazeera dari Gaza sejak 5 Mei 2024 karena dituding mengancam keamanan nasional akibat terlalu berpihak kepada Hamas. Pemblokiran Al Jazeera ini menuai protes dari berbagai pihak, antara lain Asosiasi Media Asing (FPA) di Israel, Komite Perlindungan Jurnalis yang berada di Amerika Serikat (AS), dan Human Rights Watch.
Menurut Juru Bicara AP Lauren Easton, Pemerintah Israel memerintahkan penghentian siaran langsung suasana Gaza. Pengambilan gambar dilakukan dari Sderot, wilayah Israel yang berbatasan dengan Gaza. Menurut dia, tidak ada yang bermasalah dari segi isi siaran. Akan tetapi, Pemerintah Israel menyalahgunakan wewenang terkait aturan mengenai izin operasional media asing.
”AP menolak dengan sangat keras tindakan Pemerintah Israel memutus siaran langsung yang telah berlangsung sejak lama dan penyitaan perlengkapan jurnalistik,” kata Easton.
Perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza berlangsung sejak Oktober 2023 dan terus-menerus diliput berbagai media arus utama, termasuk media internasional. Pada April 2024 Israel mengeluarkan aturan baru yang memungkinkan pemerintah memberangus media asing apabila dinyatakan mengancam keamanan nasional.
Sementara itu, Pemerintah AS melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Adrienne Watson, turut memprotes peraturan tersebut. Padahal, AS selama ini merupakan pendukung setia Israel dan sumber dana ataupun persenjataan utama Tel Aviv.
”Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi. Para anggota media arus utama, termasuk AP, melakukan tugas penting yang harus dihormati,” kata Watson di dalam pernyataan tertulis.
Washington segera mengontak Tel Aviv begitu pelarangan terhadap AP keluar. AP adalah kantor berita yang bermarkas di New York, AS. Begitu protes tersebut dilayangkan, Israel mencabut pemblokiran AP. Terkait tuduhan Al Jazeera menggunakan siaran AP, kantor berita tersebut menjelaskan bahwa berbagai media arus utama di penjuru dunia menggunakan foto dan video yang diambil oleh AP. Tugas menyediakan konten itu bagian dari kewajiban kantor berita.
Ketua Oposisi Parlemen Israel Yair Lapid mencuit di media sosial X bahwa Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah gila. ”Ini yang diblokir bukan Al Jazeera, melainkan media AS yang sudah memenangi 53 penghargaan Pulitzer,” ujarnya.
Redaktur Berita Global Agence-France Presse, Phil Chetwynd, menjelaskan, kehadiran kantor berita dalam meliput konflik sangat penting. Di zaman serba digital ini, berbagai konten beredar dengan bebas di media sosial, tetapi keabsahan dan konteksnya tidak bisa dibuktikan.
”Tugas dari kantor-kantor berita adalah menyediakan konten langsung dari lapangan yang terverifikasi sehingga bisa diakses dari berbagai media arus utama global. Dalam situasi konflik amatlah penting memastikan aliran informasi yang terjamin kebenarannya,” tutur Chetwynd.
Kritik terhadap Israel juga dilayangkan oleh Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Menurut dia, dari semua organisasi media, AP semestinya bisa bekerja dengan bebas dan tanpa gangguan.
Mantan redaktur AP, Dan Perry, menulis di media Yahudi progresif, Forward, bahwa Pemerintah Israel hanya semakin mengisolasi diri dari dunia. Tingkat kepercayaan global terhadap mereka kian menurun. Dalih memblokir siaran langsung karena dipakai oleh Al Jazeera tidak masuk akal karena pada saat bersamaan ribuan media asing lainnya yang mencakup Fox dan BBC juga menayangkan rekaman itu.
”Tindakan otoriter seperti ini bisa membuat wartawan semakin tidak memercayai para pejabat pemerintahan terkait dan negara tersebut akan dipandang tidak sebagai negara demokratis,” tuturnya. (ArG)
Sumber: AFP/Reuters
