Amal Cinta Al Aqsha – Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Panel menanggapi penolakan Israel terhadap ketua UNRWA, Philippe Lazzarani saat akan mengunjungi Gaza.
Menurut Patel, seharusnya Israel tidak melakukan hal tersebut.
Patel meminta Israel untuk memberikan akses terhadap ketua UNRWA dalam mengunjungi Gaza.
“Keyakinan kami adalah bahwa mereka harus dapat mengunjungi lokasi operasi UNRWA, termasuk di Gaza,” kata Patel pada konferensi pers reguler di Washington, dikutip dari Al Jazeera.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan bahwa staf organisasi internasional harus diberikan kebebasan dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.
“Semua pemerintah regional perlu melakukan apa yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya respons kemanusiaan dan ini tentu saja termasuk mengizinkan pergerakan bebas staf internasional dan kebebasan gerakan ini untuk membantu respons semacam itu,” jelas Patel, dikutip dari Anadolu Anjansi.
Komentar Patel ini muncul setelah UNRWA dan Mesir mengatakan Israel mencegah masuknya Lazzarini dan anggota staf PBB pada hari Senin.
“Tetapi saya telah diberitahu satu jam yang lalu bahwa saya ditolak masuk ke Rafah,” kata Lazzarini, dikutip dari Al-Arabiya.
Ini menandai pertama kalinya Lazzarini ditolak masuk sejak ia mulai menjabat, yang mana ia ditunjuk pada tahun 2020.
Penolakan Israel tersebut juga mendapat penolakan dari Pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.
Menurutnya Israel berusaha menghalangi laporan saksi mengenai genosida.
Sebagai informasi, UNRWA dibentuk oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari tanah mereka.
UNRWA telah menyalurkan jutaan pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, Suriah dan wilayah lain.
Sebelum penolakan ini, Israel juga telah menuduh staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.
Tuduhan Israel terhadap beberapa pegawai UNRWA menyebabkan 16 negara termasuk Amerika Serikat menghentikan pendanaan UNRWA.
Sehingga membuat operasi UNRWA berada dalam krisis.
UNRWA memecat beberapa anggota stafnya, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kemampuan badan tersebut dalam memberikan bantuan kemanusiaan.
Kemudian penyelidikan internal independen PBB pun diluncurkan. (ArG)
Sumber: Tribunnews.com
