Amal Cinta Al Aqsha – Kepala PBB berada di pusat ketegangan diplomatik dengan Israel, tetapi semua pihak telah kritis terhadap perjuangan badan global dalam konflik yang berkelanjutan.
Israel dan PBB terkunci dalam pertengkaran sengit, setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa malam mengatakan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober “tidak terjadi dalam ruang hampa”.
Komentar Guterres, pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, memicu kemarahan dari Israel, yang duta besarnya, Gilad Erdan meminta bos PBB untuk mengundurkan diri, menuduh Guterres membenarkan terorisme. Israel sejak itu mengatakan akan menolak visa untuk pejabat PBB.
Sementara Guterres mengutuk serangan Hamas, ia menambahkan, “Rakyat Palestina telah mengalami 56 tahun pendudukan yang mencekik.”
Jadi apa peran PBB dalam perang yang pecah pada 7 Oktober? Berikut snapshot-nya:
Diplomatik:
- Pertemuan Dewan Keamanan hari Selasa bukanlah pertama kalinya Guterres menuntut gencatan senjata di wilayah tersebut.
- Pada 7 Oktober, Guterres mengutuk serangan Hamas. Dia menyatakan keprihatinan terhadap warga sipil dan mendesak agar semua upaya diplomatik dilakukan untuk menghindari eskalasi kekerasan.
- Dia mengulangi ini pada 9 Oktober, menyerukan untuk mengakhiri “lingkaran setan pertumpahan darah, kebencian dan polarisasi.”
- Dia lebih lanjut mendesak kedua belah pihak dan badan-badan lain yang terlibat pada 11 Oktober untuk menghindari kebakaran lebih lanjut. Dia juga menyerukan pembebasan sandera Israel di Gaza.
- Dia mengulangi seruannya untuk pembebasan sandera dan juga meminta agar Israel mengizinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada 15 Oktober, menambahkan bahwa tindakan ini seharusnya tidak menjadi alat tawar-menawar.
- Pada 18 Oktober setelah pemboman rumah sakit al-Ahli di Gaza, Guterres menyerukan gencatan senjata segera di wilayah tersebut, mengutuk hukuman kolektif terhadap warga Palestina. Pada 20 Oktober, Sekjen PBB mengunjungi persimpangan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza.
- Selasa menandai pertemuan keempat Dewan Keamanan PBB, di mana 15 duta besar negara-negara berkumpul untuk membahas kekerasan yang meningkat mulai 7 Oktober.
- Dua resolusi yang diusulkan dalam empat pertemuan ini telah gagal: yang pertama diusulkan oleh Rusia yang tidak mendapatkan cukup suara sedangkan yang kedua dirancang oleh Brasil diveto oleh AS.
Perlindungan
- Ribuan warga Gaza telah meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di 64 sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
- Karena afiliasi mereka dengan PBB, sekolah-sekolah ini dianggap sebagai ruang yang aman untuk berlindung.
- Namun, sekolah tidak lagi aman. Menurut UNRWA, setidaknya beberapa sekolah di Gaza telah mengalami kerusakan akibat pemboman Israel.
Bantuan:
- Organisasi Kesehatan Dunia PBB telah terlibat dalam mendapatkan pasokan medis ke Jalur Gaza yang terkepung melalui perbatasan Rafah.
- Tetapi bantuan yang memasuki Gaza tidak cukup bagi penduduk, kata para ahli, dan telah menghadapi penundaan sejak Israel memeriksanya.
- Bantuan tersebut tidak termasuk bahan bakar dan kekurangan bahan bakar sangat mengkhawatirkan karena mengancam fungsi rumah sakit dan UNRWA di Gaza.
- Guterres menyebut bantuan itu “setetes bantuan di lautan kebutuhan”.
Hukum internasional
- Guterres telah mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa hukum humaniter internasional dilanggar dalam perang antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina Hamas.
- Pernyataan ini telah digaungkan oleh beberapa pemimpin dunia.
- Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa sementara setiap negara memiliki hak untuk membela diri, mereka harus mematuhi hukum internasional dan melindungi warga sipil.
- Presiden Chili Gabriel Boric menggemakan ini sambil mengutuk serangan Hamas.
- Dalam sebuah pernyataan, Venezuela mengatakan konflik itu adalah hasil dari rakyat Palestina yang tidak dapat menemukan ruang mereka dalam hukum internasional, mendesak PBB untuk memenuhi perannya sebagai penjamin perdamaian internasional.
- PBB belum menemukan cara komprehensif untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan memiliki rekam jejak keberhasilan yang buruk.
- Ada juga sejarah AS memblokir resolusi PBB yang kritis terhadap Israel melalui hak vetonya. (ArG)
